Dari Redaksi #1 Tatap Muka di Tahun Ajaran Baru : Seberapa Perlu?

Mendikbud RI, Nadiem Makarim (sumber : google)

ayoguru.com-Tahun ajaran baru sekolah bakal segera dijelang. Juli mendatang. Mendikbud RI, Nadiem Makarim menekankan bahwa sekolah harus kembali dibuka. Pembelajaran tatap muka digelar seperti biasa.

Untuk mencapai ‘target’ itu, tegas Nadiem, ada syarat-syarat yang jelas harus dipenuhi. Demi keamanan dan kenyamanan bersama. Diantaranya : vaksinasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan harus sudah selesai total di bulan Juni. Kemudian, yang tidak kalah krusial, semua pihak harus patuh total juga pada protokol kesehatan.

Sejalan dengan Nadiem, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI, Iwan Syahril mengatakan  bahwa pendidikan jarak jauh menurunkan dan bahkan menghilangkan kompetensi. Lebih lanjut, ia beropini bahwa “untuk memperbaiki situasi saat ini (kehilangan kompetensi : red), dibutuhkan waktu 9 tahun.”

MENGUJI RASIONALITAS KEBIJAKAN

Kita sepakat bahwa bangsa ini harus bergerak progresif untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Rasanya ‘iri’ sekali bisa melihat negara lain sudah beranjak normal. Sebut saja, Inggris misalnya yang sudah mengatakan ‘good bye’ pada COVID-19 dan sudah beraktifitas normal seperti sedia kala dalam skala luas.

Cuma, perlu dicatat : pencapaian itu butuh usaha (effort) yang luar biasa keras dan ketatnya. Gayung bersambut, kompak-serempak. Pemerintah Inggris bekerja keras menggerakkan alat-alat kekuasaan untuk pembenahan dampak krisis. Lalu, di waktu yang sama, publik taat terhadap protokol yang ditetapkan pemerintah.

Pada akhirnya, kekompakan berbuah manis. Secara statistik-objektif-ilmiah, angka sebaran COVID-19 turun signifikan dalam jangka waktu yang juga signifikan. Pemerintah Inggris pun percaya diri mengumumkan ‘goodbye’ dari COVID-19.

Nah, kembali pada kasus Indonesia, yang menjadi pertanyaan adalah apa dasar kebijakan Kemendikbud dalam hal ‘tekanan’ membuka sekolah (dan belajar tatap muka) seperti sedia kala? Dalam hal ini, apakah anasir statistik-objektif-ilmiah sudah membuktikan bahwa kebijakan itu layak dieksekusi? Atau, jangan-jangan  seperti biasa : pemerintah ingin populis saja atas dasar klaim ‘desakan publik’.

Bila yang menjadi pertimbangan adalah yang ke-dua, rasa-rasanya konyol saja. Sebab, terbayang betapa sia-sianya program recovery COVID-19 yang sudah digerakkan sejak tahun lalu. Anggaran publik terbuang percuma. Lalu, kerja keras tenaga kesehatan dan aparat di garis depan jadi tak ada maknanya.

Lebih konyol lagi pernyataan pejabat sekelas Direktur di internal Kemendikbud. Ya, potensi learning loss sangat besar memang dari pembelajaran jarak jauh. Tapi, bukan berarti benar menjadi pesimistis dengan mengatakan “kehilangan kompetensi dan butuh 9 tahun untuk perbaikan.”

Ingat, model pembelajaran jarak jauh adalah sesuatu yang tidak terbantahkan lagi. Teknologi sudah sedemikian maju, sehingga yang disebut ‘ruang’ tidak melulu merujuk pada bangunan sekolah.

Jangan mendidik bangsa untuk tidak adaptif. Sebab, kata Darwin, mereka yang bisa bertahan dalam kompetisi kehidupan sejatinya bukanlah yang kuat, melainkan yang paling bisa beradaptasi.

Pada akhirnya, kita juga yang akan menjadi saksi bersama : apakah kebijakan belajar tatap muka ini memang betulan kebutuhan atau langkah politik populis saja?!