Menakar SKB 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah

Siswa SD Purwakarta beraktivitas di sekolah (sumber : istimewa)

Oleh      : Dr. H. Purwanto, M.Pd

(Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Sekaligus Ketua PGRI Kabupaten Purwakarta)

editor : widdy apriandi

Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait seragam sekolah sudah diketuk sepakat. Selebihnya, tinggal adaptasi pelaksanaan. Intinya, mulai sejak terbitnya SKB, Pemda dan pihak sekolah tidak boleh mewajibkan atau melarang penggunaan seragam beratribut agama tertentu. Siapa tidak taat bakal dikenai sanksi.

Sebagai praktisi pendidikan dan—terlebih—pelaksana penyelenggaraan pendidikan, saya pribadi menyambut baik SKB ini. Apalagi, kalau urusannya dengan pembentukan karakter siswa ke arah yang lebih baik. Bukankah kita sama-sama menghendaki anak-anak kita hari ini mampu menjadi generasi unggul yang siap membawa Indonesia menuju lompatan besar (quantum leap)?

Kadisdik Purwakarta Sekaligus Ketua PGRI Purwakarta, H. Purwanto (sumber : istimewa)

Ya. Dunia bergerak ke model peradaban yang makin kompleks. Batas-batas lokalitas terbongkar oleh teknologi. Lalu, di waktu yang sama, globalisasi menjadi keniscayaan yang tak terelakkan.

Nah, bagaimana bisa kita bergaul secara global sementara intoleransi masih nyempil di benak kita? Rasa-rasanya akan repot. Sebab, jujur saja, perbedaan yang hadir di depan mata kita saat ini terlalu banyak. Terlalu rumit : mulai dari usia, ras, budaya, agama dan banyak lagi.

Ambil contoh : kalau anda tidak bisa menahan makan daging sapi di depan warga India hindu, maka akan ada satu pihak yang tersakiti. Otomatis, artinya anda gagal dalam kebhinekaan global.

MENAKAR SKB

Meski sudah diterbitkan, bukan berarti perhatian (concern) terhadap SKB ini selesai. Sebaliknya, tetap mesti ada kajian, sekurang-kurangnya bertaut dengan konteks “menakar”—dalam arti menghitung kadar manfaat atau tidaknya SKB tersebut.

Yang paling mendasar, sudah barang tentu SKB 3 Menteri ini akan berpotensi menciptakan kegaduhan dalam ruang lingkup pendidikan Indonesia. Persepsi publik akan berkembang di hari-hari ke depan. Lalu, pro-kontra adalah sesuatu yang niscaya. Pertanyaannya, di tengah situasi krisis seperti sedang berlaku saat ini, apa hal begitu itu—katakanlah—produktif?

Dan jangan lupa, yang ada di garis depan adalah guru dan kepala sekolah. Lagi-lagi, pertanyaannya adalah, apa sudah dikalkulasi resiko konflik antara mereka dengan publik (baca : orang tua siwa)—akibat sengkarut tafsiran yang pasti akan berbeda-beda?

Rasa-rasanya tambah berat beban guru dan kepala sekolah. Disatu sisi, mereka dihantam beban Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang tidak jarang menuai kritik dari orang tua siswa. Lalu, sekarang, beban itu ditambah lagi dengan SKB yang membuka ruang konflik dengan orang tua siswa pula.

Hal lain yang juga ingin saya singgung adalah terkait kerangka konseptual dari SKB itu sendiri. Menurut saya, pasca diketuk, tampak lebih kontras bahwa ada dua logika yang berseberangan pada SKB itu sendiri. Logika pertama adalah bahwa atribut keagamaan, diantaranya pada seragam sekolah, menjadi privasi siswa itu sendiri. Dalam hal ini, siswa boleh memilih memakai atribut agama ke sekolah atau tidak. Kembali pada pilihan pribadi.

Logika ke-dua, siswa diajarkan pendidikan keagamaan di lingkup sekolah. Sebagai bagian dari pengajaran itu, maka siswa diajak membuktikannya dalam bentuk pengalaman (experience) keagaaman. Diantaranya, ya itu tadi, dalam bentuk pengenaan atribut keagamaan. Ambil kata, siswi dianjurkan menggunakan jilbab sebagai bagian dari pengajaran keagamaan.

Dua logika ini, sekali lagi, begitu jelas berseberangan. Tapi, siap atau tidak, SKB 3 Menteri bakal diterapkan di lingkungan sekolah.

MASALAH BARU

Kesimpulannya : SKB 3 Menteri akan menjadi masalah baru bagi kita semua selaku praktisi pendidikan yang mengisi pos pelaksana penyelenggaraan pendidikan.

Saya pribadi tidak bisa memprediksi akan seperti apa efek bola salju (snow ball effect) yang akan muncul akibat SKB 3 Menteri ini. Bahwa riak-riak polemik sudah terjadi, saya melihat fenomena itu. Tapi, akan menjadi sebesar apa kegaduhannya, itu yang menjadi kekhawatiran terbesar pada diri pribadi saya.

Yang jelas, tiga kementerian yang bermufakat untuk terbitnya SKB ini harus bertanggung-jawab. “Tanggung jawab” itu tidak hanya sekedar pada urusan menerbitkan aturan saja. Lebih dari itu, mereka harus bertanggung-jawab atas sosialiasi dan evaluasi teknisnya.

Ujungnya, ya harus dinilai secara objektif dan holistik. Kalau manfaatnya tidak lebih besar dari kegaduhannya, cabut saja!

Purwakarta, 8 Februari 2021