PGRI PROVINSI JAWA BARAT TUNTUT 6 POIN SOAL REKRUTMEN P3K GURU

Suasana pelaksanaan test P3K (sumber : google)

Ayoguru.com—Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Barat menggelar pertemuan dengan perwakilan pengurus PGRI Kabupaten/Kota, di sekretariat PGRI Kabupaten Bandung, belum lama ini. Agenda tersebut dalam rangka merespon rekrutmen P3K  Guru yang sudah berjalan di banyak daerah di Indonesia.

Dalam siaran pers, Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat, Dede Amar mengatakan bahwa pihaknya menyoroti sejumlah persoalan dalam proses seleksi P3K Guru. Atas dasar itu, PGRI Provinsi melayangkan tuntutan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI).

Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat, Dede Amar (Sumber : Google)

“Kami melihat ada sejumlah persoalan yang harus dibenahi dalam proses rektrutmen P3K Guru, lebih khusus terkait rekan-rekan kami yang berstatus tenaga honorer dan telah mengabdi puluhan  tahun. Kami merumuskan sejumlah tuntutan kepada Kemendikbud-RI,” katanya.

ENAM TUNTUTAN PGRI PROVINSI JABAR : GERAK ADVOKASI NASIB GURU HONORER

Dalam publikasi resminya, PGRI Provinsi Jawa Barat merunut enam tuntutan yang terfokus pada agenda advokasi guru hononer.  Adapun rincian tuntutan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meninjau kembali Keputusan Menteri PAN RB Nomor : 1127 Tahun 2021 tentang : Batas Ambang dengan alasan Passing Grade yang telah ditetapkan terlalu tinggi, sehingga banyak Guru Honor yang tidak mencapai Passing Grade.

2. Meninjau kembali tingkat kesukaran soal kompetensi teknis dengan memberikan afirmasi yang berkeadilan nilai akumulatif berupa linearitas, masa kerja, portofolio, prestasi, nilai seleksi kompetensi manajerial kultural dan wawancara.

3. Merubah perhitungan afirmasi untuk Guru Honor yang usianya 35 keatas ditingkatkan agar mencapai Passing Grade yang ditetapkan.

4. Mengangkat peserta seleksi yang telah lulus untuk diberikan Surat Keputusan, sehingga adanya kepastian nasib dari Guru-guru yang telah lolos seleksi.

5. Memberikan kesempatan kepada Peserta Seleksi PPPK Guru yang tidak linear dengan kualifikasi pendidikan yang diampu, mengingat Guru-guru tersebut sudah memberikan kontribusinya terhadap kegiatan belajar-mengajar selama ini.

6. Melakukan diskresi dengan membuat keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau pejabat yang berwenang mengangkat Peserta Seleksi PPPK Guru, walaupun tidak memenuhi Passing Grade dengan alasan formasi yang disediakan 1.000.000 (satu juta) formasi, sedangkan yang mendaftar hanya 508.848 (Lima ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan) formasi, sehingga semua Peserta Seleksi PPPK Guru diluluskan.

Dede menegaskan, Pemerintah perlu menghargai eksistensi sekaligus kiprah guru honerer yang telah mengabdikan dirinya untuk masa depan pendidikan Indonesia. “Pemerintah perlu bersikap. Dengan begitu, akan ada solusi terbaik untuk nasib para guru honerer yang telah berjuang luar biasa sampai detik ini,” tegasnya. (Rilis/Wid)