PGRI Purwakarta Soroti Program Kampus Mengajar : “Pastikan Efektif!”

Wujud sekolah di daerah 3T Indonesia yang jelas-jelas membutuhkan perhatian lebih (sumber : google)

ayoguru.com—Ketua PGRI Purwakarta, H. Purwanto menyoroti program Kampus Mengajar yang belum lama ini diluncurkan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud-RI). Ia menegaskan, program ini harus dipastikan ke-efektif-annya.

Ditemui langsung ayoguru, Jum’at (12/02), H. Purwanto mengatakan bahwa program ini sangat terbuka untuk menjadi tidak efektif.  Jika pada prakteknya para mahasiswa ditempatkan di daerah yang memang benar-benar membutuhkan, maka program bisa jadi efektif. Tapi, apabila sebaliknya, yang terjadi adalah pemborosan anggaran—yang padahal dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang jauh lebih mendesak.

H. Purwanto, ketiga dari kiri, saat meninjau SDN 3 Sukamukti – Kec. Maniis (sumber : istimewa)

“Iya. Begitu. Harus dipastikan ke-efektif-annya. Kalau penempatan tidak sesuai dengan kebutuhan, maka yang terjadi adalah surplus pengajar. Sesuatu yang sudah cukup, malah ditambah. Nah, ini pemborosan anggaran. Padahal, anggaran tersebut bisa dialokasikan kepada hal lain yang lebih mendesak,” katanya.

FOKUS DI DAERAH 3T

Ia menambahkan, sebisa mungkin konsentrasi program adalah pada daerah-daerah yang berstatus 3T (Terdepan, Terluar, Terpencil). Daerah-daerah seperti itu, tekannya, jelas-jelas sangat membutuhkan perhatian. Masalahnya banyak, mulai dari kekurangan tenaga pengajar hingga kemampuan tenaga pengajar itu sendiri.

“Kalau konsentrasinya adalah daerah 3T, program ini tepat. Masalah penyelenggaraan pendidikan di daerah-daerah ini sangat banyak dan rumit. Banyak yang kekurangan tenaga pengajar. Dan kalaupun ada tenaga pengajar, kompetensinya jauh dari layak, sehingga pada prinsipnya tidak menyelesaikan  masalah. Padahal, bagaimanapun, setiap anak di Indonesia berhak atas pendidikan,” ujarnya.

Dia mencontohkan permasalahan yang dialami kolega-nya di Yahukimo, salahsatu daerah di Provinsi Papua. Permasalahan pendidikan disana, sambungnya, sangat kompleks. Ketersediaan tenaga pengajar cenderung minim, sehingga proses pembelajaran terganggu. Belum lagi urusan kompetensi pengajar, kondisi geografis yang sulit dan sarana/pra-sarana pendukung pembelajaran yang tidak kalah mirisnya.

“Disana, tenaga pengajar kurang. Sehingga, bahkan lulusan SD terpaksa menjadi guru. Efeknya, karena tidak memiliki kemampuan pedagogis (mengajar :red) yang cukup, maka yang miris adalah lulusan SD disana tidak bisa membaca, menulis dan berhitung. Menyedihkan? Jelas. Jadi, kembali lagi, yang paling membutuhkan itu sesungguhnya adalah daerah-daerah seperti ini. Kalau konsentrasi program kampus mengajar adalah daerah 3T, saya kira tepat,” runutnya.

RE-ALOKASI ANGGARAN UNTUK GURU HONORER

Secara teknis, untuk kasus di pulau jawa, pada umumnya ketersediaan guru tidak setimpang kondisi di daerah-daerah 3T yang ada di luar jawa. Sehingga, apabila ada penempatan mahasiswa di pulau jawa, hal tersebut bisa dikatakan tidak efektif.

“Apabila ada penempatan di pulau Jawa, saya nilai hal tersebut tidak efektif. Sebab, ketersediaan guru di pulau jawa sudah banyak diisi oleh tenaga honorer. Tidak setimpang seperti di daerah 3T. Sehingga, sebetulnya tidak ada masalah berarti dalam layanan pembelajaran. Masalah yang krusial justru adalah kesejahteraan guru honorer yang selama ini telah banyak berkorban dalam pengabdiannya,” ucapnya.

Ia mengandaikan, lebih baik porsi anggaran digeser untuk kebutuhan guru-guru honorer di banyak daerah yang jelas-jelas membutuhkan.  Apalagi di situasi pandemi, para guru honorer membutuhkan insentif lebih untuk mendukung kinerjanya.

“Bila contoh kasusnya adalah pulau jawa yang secara ketersediaan guru sudah relatif memadai, maka lebih baik jika anggarannya dialokasikan untuk guru-guru honorer yang terus berusaha memberikan layanan pendidikan semaksimal mungkin di masa pandemi,” tukasnya.

Diketahui, proses rekrutmen mahasiswa untuk program kampus mengajar sudah dibuka sejak tanggal 9 Februari hingga 21 Februari mendatang. Mahasiswa-mahasiswa yang lolos seleksi dan dinyatakan sebagai peserta akan mendapatkan sejumlah fasilitas, seperti insentif sebesar Rp. 700.000 dan potongan Uang Kuliah Tetap (UKT) sebesar Rp. 2.400.000,-. Selain itu, mereka pun berhak atas konversi 12 SKS. (Wid)