Rekrutmen P3K 2021 Dikeluhkan Guru Honorer

ilustrasi tes P3K guru (sumber : google)

ayoguru.com-Rekrutmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) dikeluhkan oleh guru honerer Kabupaten Purwakarta. Ketidakbersinambungan kebijakan dari pemerintah pusat ke daerah menyebabkan proses rekrutmen P3K terganggu. Belum lagi, ketentuan rekrutmen yang tidak berpihak kepada guru-guru honerer yang telah mengabdi puluhan tahun.

Ayoguru berkesempatan mewawancara salahsatu guru honorer di Kabupaten Purwakarta, Darman Sudarman, Senin (11/04). Dia mengatakan, proses rekrutmen P3K berlarut-larut akibat ketidak-bersinambungan kebijakan dari Pemerintah Pusat ke Daerah. Salahsatu aspek yang paling mendasar adalah anggaran untuk gaji P3K. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud-RI) mengklaim bahwa anggaran untuk P3K akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Namun, dalam perjalanannya, hal tersebut tidak terjadi. Anggaran gaji P3K justru diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan APBD-nya masing-masing.

“Hal ini tentu saja mengganggu proses rekrutmen P3K secara signifikan. Urusan anggaran simpang-siur. Kami jadi seperti diberi ‘angin surga’ yang padahal tidak terbukti,” ungkapnya kecewa.

Ia melanjutkan, akibat kesimpang-siuran tersebut, tahapan rekrutmen P3K di Kabupaten Purwakarta menjadi mundur ke bulan Agustus 2021. Padahal, di rencana awal, rekrutmen diagendakan di bulan Maret 2021.

“Iya. Agenda rekrutmen diundur ke bulan agustus. Kuota pun disesuaikan, yaitu hanya 50 orang saja untuk kategori guru,” katanya.

TIDAK BERPIHAK PADA GURU HONORER LAMA

Masalah lain yang juga jadi perhatian para guru honorer, lebih khusus yang senior, imbuh Darman, adalah mekanisme rekrutmen. Menurutnya, mekanisme rekrutmen P3K 2021 tidak berpihak kepada guru honorer lama–yang sudah mengabdi puluhan tahun.

“Mestinya ada kebijakan untuk para guru honorer lama yang sudah mengabdi puluhan tahun. Ada afirmasi. Langsung saja diangkat menjadi P3K tanpa test. Sebab, kalau harus melalui test sesuai dengan mekanisme, sangat besar kemungkinan guru-guru ini akan kalah dengan yang muda-muda,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua PGRI Kabupaten Purwakarta, H. Purwanto mengkritik keras mekanisme rekrutmen P3K guru. Ia menegaskan, mestinya ada kebijakan afirmatif untuk guru-guru honerer yang sudah mengabdi lama. Pengabdian tersebut mestinya lebih dari cukup sebagai bukti kerja keras mereka untuk pendidikan Indonesia. Dan untuk kerja keras tersebut, mereka berhak mendapatkan apresiasi.

“Apresiasinya ya dengan cara diganjar afirmasi. Angkat saja jadi P3K atau kalau perlu jadi PNS sekalian tanpa test. Mereka sudah mengabdi bertahun-tahun. Dan atas jasanya tersebut, mereka berhak memperoleh kesejahteraan yang lebih baik. Meskipun mereka mendapatkannya di masa tua,” begitu tegasnya. (Wid)