SEKOLAH BERMENTAL PERUSAHAAN

Ayoguru.com —Sekolah selama ini selalu dianggap sebagai lembaga yang sebisa mungkin tidak berorientasi laba (profit). Karena itu, jika ada hal-hal yang terkesan ‘bisnis’, tak jarang pihak sekolah mendapatkan protes dan-bahkan-kecaman dari banyak pihak.

Pertanyaannya, apakah ‘keyakinan’ umum seperti itu adalah benar adanya? Lebih jauh lagi, bagaimana masa depan sekolah jika cara pandang dan gaya pengelolaan selalu dipertahankan seperti demikian?

IR Hendarman dan Rohanim dalam “Sekolahku Perusahaanku” (2020) menjawab pertanyaan itu. Secara garis besar, lewat karyanya itu, para pakar pendidikan ini berkesimpulan bahwa sudah saatnya manajemen sekolah berubah.

ANGGARAN TERBATAS

Salahsatu isu yang dikemukakan Hendarman dan Rohanim adalah keterbatasan anggaran sekolah. Menurutnya, salahsatu permasalahan terbesar yang seringkali dihadapi oleh pihak sekolah adalah terbatasnya anggaran. Akibatnya, banyak aspek pelayanan sekolah yang tidak bisa diberikan secara optimal kepada masyarakat.

Ambil kata, kasus seperti gedung sekolah yang tidak layak masih terjadi di banyak daerah di Indonesia. Kemudian, kurangnya sarana dan pra-sarana pendukung kegiatan sekolah juga masih ditemui di banyak tempat di Indonesia.

Keterbatasan anggaran tersebut, singgung Hendarman dan Rohamin, terjadi diantaranya karena pihak sekolah kelewat bergantung pada bantuan pemerintah. Sementara, besaran dana dari bantuan pemerintah tidak selalu bisa menutupi seluruh kebutuhan sekolah untuk pelayanan pendidikan yang optimal.

Fakta yang terjadi di lapangan hingga saat ini, lanjut mereka, menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran itu akhirnya disikapi dengan ‘pasrah’ karena keyakinan bahwa sekolah tidak boleh mengumpulkan dana di luar bantuan. Akibatnya, bisa dipastikan bahwa layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat tidak maksimal. Padahal, semua juga tahu bahwa pendidikan adalah modal dasar bagi tumbuh-kembangnya Sumber Daya Manusia (SDM).

KEPALA SEKOLAH ADALAH MANAJER KEUANGAN

Masalah tersebut sudah barang tentu mesti diselesaikan. Caranya, menurut Hendarman dan Rohamin, tidak lain adalah dengan men-transformasi cara pandang dan gaya pengelolaan sekolah seperti perusahaan.

Regulasi pendidikan Indonesia pada konteks seperti diulas Hendarman dan Rohamin memungkinkan sekolah untuk mengumpulkan dana dari pihak luar selama tidak melanggar hukum yang berlaku. Jika tidak dapat mengumpulkan dana dari orang tua siswa, maka pihak sekolah sebetulnya bisa menarik dana dari dana CSR perusahaan misalnya. Atau, dana-dana dari pihak lain yang tidak mengikat dan bertentangan dengan visi pendidikan.

Dengan semangat ke-wirausaha-an, langkah-langkah tersebut sangat bisa ditempuh untuk menambah pundi-pundi dana operasional sekolah. Sehingga, lagi-lagi, ketika pendanaan operasional sangat memadai maka pelayanan pendidikan pun bisa optimal.

Agar bisa mencapai tujuan tersebut, maka salahsatu pra-syaratnya adalah Kepala Sekolah harus mampu memainkan peran sebagai manajer keuangan. Dalam hal ini, ia harus tangkas memproyeksi berapa kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk layanan pendidikan optimal pada tahun ajaran tertentu. Lalu, dari proyeksi itu, ia sigap mengerjakan ikhtiar-ikhtiar yang memungkinkan dana masuk untuk merealisasikan perencanaan.

Jadi, konsep “sekolah adalah perusahaan” sesungguhnya tidak berarti bahwa pihak sekolah mengkapitalisasi sumber-daya untuk sebesar-besarnya keuntungan sekolah layaknya korporasi. Bukan. Melainkan, memberikan kebebasan inisiatif dan ikhtiar layaknya perusahaan—sehingga sekolah bisa memiliki dana yang memadai untuk pelayanan pendidikan optimal kepada masyarakat.

Gagasan Hendarman dan Rohamin dalam “Sekolahku perusaahanku” ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, apalagi untuk para kepala sekolah. Jika anda penasaran, buku ini bisa menjadi salahsatu referensi yang patut dibaca. (Wid)