SKB 3 Menteri Tentang Seragam Siswa : Seberapa Penting?

ilustrasi SKB 3 Menteri (sumber : google)

ayoguru.com—Kasus siswi non-muslim yang ‘dituntut’ memakai jilbab oleh pihak sekolah di Padang viral beberapa waktu ke belakang. Beringsut menjadi isu nasional, tiga kementerian merespon serius. Tak pelak, lahirlah Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait seragam sekolah, yaitu antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Misinya jelas ; fenomena serupa jangan sampai terjadi lagi.

Tiga kementerian memandang persoalan ini punya urgensi tersendiri. Tema besarnya adalah bahaya intoleransi. Dikhawatirkan, sekolah yang harusnya menjadi tempat pembelajaran (salahsatunya adalah keagamaan : red), justru menjadi sumber intoleransi.

Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas menyebut bahwa kasus yang terjadi di Padang ibarat puncak gunung es. Kasus yang ‘ndilalah’ kontras ketahuan. Sementara, di luar itu, banyak kasus serupa yang terjadi di banyak sekolah di Indonesia.

Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama Republik Indonesia (sumber : google)

“Masih banyak sekolah yang memperlakukan siswa dan tenaga kependidikan Islam sebagaimana yang terjadi di Padang,” katanya seperti ditulis Kompas, belum lama ini.

Atas dasar itu, lanjut Yaqut, pihaknya menilai SKB 3 Menteri punya makna strategis. Dia menegaskan, “untuk itu kami merasa penting bahwa SKB 3 Menteri ini diterbitkan. Agar mendorong kita semua untuk selalu mencari titik kesamaan diantara perbedaan yang dimiliki.”

KEMENDAGRI BERI PERHATIAN KHUSUS TERHADAP PENDIDIKAN

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian punya alasan mendasar seputar SKB 3 Menteri. Ia menegaskan, pihaknya menaruh perhatian serius terhadap pendidikan karakter di Indonesia.

“Kemendagri akan memberikan perhatian penuh terhadap kualitas pendidikan yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai pancasila,” katanya dari sumber Kompas, beberapa waktu ke belakang.  

Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Indonesia (sumber : Antara)

Lebih lanjut, ia menilai bahwa sekolah berpotensi membangun sikap dan karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa indonesia.

“Toleransi dan menjunjung tinggi sikap menghormati perbedaan latar belakang agama dan budaya adalah suatu keniscayaan dan realitas bagi bangsa kita,” tegasnya.

Keterlibatan kemendagri dalam SKB 3 Menteri tentang seragam berujung konsekuensi logis. Yaitu, bahwa pemerintah resmi tidak memperbolehkan Pemerintah Daerah dan sekolah negeri mewajibkan atau melarang muridnya mengenakan seragam beratribut agama. Tito menekankan, “bagi yang tidak sesuai, mohon untuk segera menyesuaikan karena ada sanksi bagi yang tidak sesuai.”

MENDIKBUD : SERAGAM BERATRIBUT AGAMA ADALAH KEPUTUSAN PRIBADI

Dilansir Antara,  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Mendikbud RI) mengungkapkan bahwa pada penggunaan seragam sekolah dengan atribut keagamaan di sekolah negeri seharusnya merupakan keputusan individu. Dengan kata lain, tidak boleh ada paksaan lewat peraturan yang mewajibkan penggunaan seragam tertentu.

Nadiem Makarim, Mendikbud RI (sumber : google)

Sehingga dengan SKB 3 Menteri, lanjutnya, sekolah tidak boleh lagi mewajibkan siswa maupun tenaga kependidikan menggunakan seragam dengan atribut keagamaan tertentu. “Agama apapun itu. Penggunaan seragam sekolah dengan atribut keagamaan di sekolah negeri merupakan keputusan murid dan guru sebagai individu. Dengan ditandatanganinya SKB, pemerintah daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan penggunaan seragam dengan atribut keagamaan paling lama 30 hari sejak keputusan ditetapkan,” demikian tegasnya. (Kmps/Ant/Wid)