Syaiful Huda Kritik Rekrutmen P3K Guru : Kebijakan Parsial, Banyak Simpang Siur

Sosialisasi pembelajaran tatap muka di aula Kampus Al-Muhajirin II (sumber : istimewa)

ayoguru.com-Ketua Komisi X DPR-RI, H. Syaiful Huda singgung polemik rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk guru honorer pada acara sosialisasi pembelajaran tatap muka, Senin (25/04), di aula Kampus II Al-Muhajirin.

Dia menegaskan, kebijakan rekrutmen P3K untuk guru honorer tahun 2021 cenderung masih sangat parsial. Dengan kata lain, kebijakan tersebut tidak bersifat menyeluruh sehingga memungkinkan banyak kesimpang-siuran.

Ketua Komisi X DPR-RI, H. Syaiful Huda saat menyampaikan paparan (sumber : istimewa)

“Diantara aspek parsial pada rekrutmen P3K adalah soal seleksi. Bukan pengangkatan. Hal ini menjadi catatan kami, sehingga komisi X DPR-RI membuat Panja (Panitia Kerja) pengangkatan guru honorer. Kami pikir, hal yang lebih baik untuk para guru honorer, lebih khusus yang telah mengabdi lama adalah pengangkatan. Bukan seleksi. Dan lagi, tuntutannya adalah menjadi PNS. Bukan sekadar P3K,” katanya.

Selanjutnya, ia menyoroti soal prosedur rekrutmen P3K yang dinilai tidak adil. Pasalnya, guru-guru honorer yang telah bekerja berpuluh-puluh tahun ‘ditarungkan’ secara bebas dengan guru-guru baru dan/atau bahkan mahasiswa lulusan baru (fresh graduate) jurusan pendidikan.

“Hal ini juga merupakan aspek parsial yang menjadi catatan kami. Mestinya ada langkah afirmasi untuk para guru honerer lama yang telah mengabdi lama. Tidak adil kalau harus ditarungkan secara bebas dengan guru-guru baru. Secara kapasitas keilmuan jelas sangat berbeda. Kami terus memperjuangkan langkah afirmasi untuk para guru honorer. Diantaranya bonus poin. Kami ingin mendesak pemerintah agar para guru honorer lama mendapatkan poin afirmasi sebesar 350 poin dari total 500 poin standar lulus tes rekrutmen,” ungkapnya.

Masih ulas H. Huda, aspek pembiayaan pun menyiratkan parsialitas kebijakan. Dalam hal ini, ketidak-sinkronan kebijakan antara kementerian terkait pembiayaan menyebabkan proses rekrutmen P3K terganggu.

“Dari target satu juta, hingga saat ini yang tercatat mengikuti seleksi baru mencapai 450.000. Masih ada sisa kuota 550.000 lagi. Hal ini tidak lepas dari kesimpang-siuran kebijakan pembiayaan. Di awal, Kemendikbud menyatakan bahwa P3K guru akan dibiayai lewat APBN. Namun, di kemudian hari, Kementerian PAN-RB mengedarkan sosialisasi bahwa pembiayaan P3K dikembalikan pada kemampuan APBD masing-masing Kabupaten/Kota. Hal ini jelas sangat berdampak para proses rekrutmen P3K itu sendiri sekaligus (sekali lagi) membuktikan kalau kebijakan rekrutmen ini cenderung parsial,” cetusnya.

KADISDIK PURWAKARTA MINTA NASIB GURU HONORER DIPERJUANGKAN

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta, H. Purwanto yang berkesempatan hadir langsung meminta nasib guru honorer diperjuangkan semaksimal mungkin. Hal tersebut mengingat kontribusi mereka terhadap dunia pendidikan yang luar biasa.

“Beban kerja mereka pada prinsipnya sama atau bahkan bisa melebihi guru-guru PNS. Tapi, bisa dilihat sendiri, terdapat kesenjangan kesejahteraan yang luar biasa besar antara guru honorer dengan guru PNS,” tegasnya.

Atas pengabdian tersebut, mereka pantas mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Indonesia. Salahsatu caranya adalah dengan jalan diangkat menjadi PNS agar di masa tua mereka bisa lebih sejahtera.

“Banyak guru honorer yang sudah mengabdi lama dan bahkan sebentar lagi masuk masa pensiun. Sudah sepatutnya Pemerintah memberikan apresiasi. Angkat mereka menjadi PNS agar di masa tuanya lebih sejahtera dan merasa bahwa pengabdian mereka untuk pendidikan selama ini tidak sia-sia. Kami minta kepada Ketua Komisi X DPR-RI yang hadir saat ini untuk memperjuangkan hal tersebut,” cetusnya.

Diketahui, acara sosialisasi Pembelajaran Tatap Muka dihadiri oleh sejumlah tokoh pendidikan Kabupaten Purwakarta. Tidak hanya jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, tampak juga perwakilan Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta serta keluarga besar Al-Muhajirin selaku tuan rumah.

Acara sosialisasi ini ditujukan sebagai langkah persiapan menghadapi pembelajaran tatap muka yang sedianya akan mulai diterapkan di bulan Juli mendatang. (Wid)